ANGGARAN DEFISIT,
PEMDA BOROS
 |
| Salahudin, Direktur Umum Lapinda-Bidos. |
Dompu-LapindaNews-Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2012 dinilai tidak pro rakyat. Hal
ini disampaikan oleh Salahudin, S.IP., Direktur Umum Lembaga Anti Korupsi Pro
Otonomi Daerah Bima Dompu Sumbawa, “APBD Dompu tahun 2012 dinilai mengabaikan
kepentingan masyarakat dompu. Anggaran banyak dikucukrkan untuk belanja
aparatur yang bersifat administratif. Contoh, belanja pengadaan mobil bupati
dan staf ahli bupati mencapai Rp. 1.100.000.000. Mestinya ditengah defisit APBD
ini, pemerintah kabupaten dompu dapat memaksimalkan mobil yang sudah ada”,
Ujarnya kepada reporter LapindaNews.
Mestinya pemerintah Kabupaten
Dompu memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian, perkebunan, dan
peternakan. Karena tiga sektor tersebut merupakan sumber mata pencaharian
masyarakat dompu. “Andai saja pemerintah Kabupaten Dompu memprioritaskan
anggaran untuk pertanian bukan tidak mungkin daerah dompu cepat maju dan
berdaya saing. Melalui APBD diberdayakan irigasi, diberi bantuan modal
penanaman, di siapkan sarana dan prasaran yang mendukung operasionalisasi
masyarakat tani”, ujar penulis buku Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah ini
berhapar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar