Diskusi PPAS 2012

PPAS TAHUN 2012, WAJAH KORUP PEMDA DOMPU

Salahudin, S.IP., Direktur Umum LAPINDA-BIDOS

Dompu-Lapindanews-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen kebijakan anggaran yang dibuat pertahun anggaran. PPAS dibuat sebagai landasan untuk menyusun kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PPAS memuat informasi kondisi pembangunan daerah, perekonomian daerah, program pambangunan daerah, dan anggaran untuk program pembangunan daerah. Oleh karena itu, PPAS dapat dikatakan sebagai dokumen kebijakan anggaran yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh pemerhati kebijakan anggaran. Kebijakan APBD sangat tergantung dari PPAS. PPAS pro poor, maka APBD akan demikian, sebaliknya PPAS pro government, maka APBD akan demikian. Atas dasar ini, Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima Dompu Sumbawa (LAPINDA-BIDOS), melakukan diskusi yang betemakan “PPAS tahun 2012, wajah Korup Pemda Dompu” di Sekretariat LAPINDA BIDOS, desa Soro Kecamatan Kempo. Diskusi tersebut diawali oleh paparan materi oleh direktur umum LAPINDA-BIDOS, Salahudin, S.IP. Udin, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan “kita sebagai community society perlu melakukan diskusi seperti ini, karena dengan diskusi akan melahirkan sejumlah pemikiran atau gagasan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah. Banyak hal yang harus kita pahami tentang kebijakan pemerintah daerah terutama kebijakan anggaran”, jelasnya mengawali diskusi.

Salah satu dokumen yang terpenting dalam kebijakan anggaran daerah adalah PPAS. “PPAS merupakan kebijakan yang sangat penting dipahami dan dipelajari secara kritis. PPAS Kabupaten Dompu tahun anggaran 2012 dijumpai banyak kejanggalan, diantaranya: tidak berorientasi pada persoalan pembangunan daerah yang sebenarnya, dan tidak konsisten dengan dokumen kebijakan pembangunan yang lebih tinggi sebagai landasan penyusunan PPAS seperti RPJMD”, kata Salahudin Almuni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ini.

“PPAS Kabupaten Dompu tahun 2012 dinilai disusun sepihak oleh pemerintah daerah, sehingga nominal anggaran jauh dari kebutuhan masyarakat dompu yang sebenarnya, ambil contoh: belanja Bappeda dan Litbang untuk pemetaan masyarakat miskin senilai Rp. 2.000.000.000. Saya berpendapat, belanja untuk melakukan pemetaan masyarakat miskin tidak sampai membutuhkan anggaran sedemikian besarnya. Pemetaan masyarakat miskin diperkirakan hanya membutuhkan anggaran maksimal 100.000.000, dengan rincian biaya Tim pemetaan Rp. 50.000.000, dan biaya analisis data Rp. 50.000.000. Memposkan anggaran 2 M untuk pemetaan masyarakat miskin, adalah bentuk dari wajah pemda yang korup”, jelasnya mengkritisi isi kebijakan PPAS Kabupaten Dompu tahun anggaran 2012.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mengundang ketertarikan peserta diskusi untuk memahami lebih jauh arah kebijakan anggaran kabupaten dompu. Peserta diskusi kelihatan emosi setelah dijelaskan kejanggalan anggaran di kabupaten dompu. Peserta lantas bertanya, apa solusinya untuk mencegah manipulasi kebijakan angggaran. Iskandar, peserta diskusi yang juga menjabat sebagai staf desa Anamina ini, berpendapat “saya berpendapat selama ini kebijakan anggaran di Kabupaten Dompu memang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dompu. Ini harus kita sikapi dengan aksi kongkrit yakni mengawasi dan ikut terlibat pada penyusunan APBD”, ujarnya menjelaskan solusi konkrit mewujudkan APBD pro poor.

APBD 2012

ANGGARAN DEFISIT, PEMDA BOROS

Salahudin, Direktur Umum Lapinda-Bidos.

Dompu-LapindaNews-Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu  Tahun Anggaran 2012 dinilai tidak pro rakyat. Hal ini disampaikan oleh Salahudin, S.IP., Direktur Umum Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima Dompu Sumbawa, “APBD Dompu tahun 2012 dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat dompu. Anggaran banyak dikucukrkan untuk belanja aparatur yang bersifat administratif. Contoh, belanja pengadaan mobil bupati dan staf ahli bupati mencapai Rp. 1.100.000.000. Mestinya ditengah defisit APBD ini, pemerintah kabupaten dompu dapat memaksimalkan mobil yang sudah ada”, Ujarnya kepada reporter LapindaNews.

Mestinya pemerintah Kabupaten Dompu memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena tiga sektor tersebut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat dompu. “Andai saja pemerintah Kabupaten Dompu memprioritaskan anggaran untuk pertanian bukan tidak mungkin daerah dompu cepat maju dan berdaya saing. Melalui APBD diberdayakan irigasi, diberi bantuan modal penanaman, di siapkan sarana dan prasaran yang mendukung operasionalisasi masyarakat tani”, ujar penulis buku Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah ini berhapar.

PERSEMBAHAN LAPINDA-BIDOS UNTUK BANGSA

Penulis    : Salahudin
Judul       : Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah
Cetakan  : Pertama Tahun 2012
Penerbit  : Kerja Sama Lapinda-Bidos dengan Buku Litera Djogja

Kontak Penulis : 085235664944

Buku ini telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koleksi perpustakaan KPK.

Abstraksi Isi Buku:

Reformasi 1998, tumpuan harapan menuju bangsa Indonesia yang lebih baik, yakni lebih transparan, partisipatif, bebas dari KKN, penguatan local wisdom (pemberdayaan kearifan lokal), pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Sumber Daya Manusia (SDM) cerdas dan pintar, dan menuju struktur politik dan pemerintahan yang berkeadilan. Sudah satu dasawarsa lebih, reformasi 1998 belum menunjukan hasil subtansial seperti yang diharapkan. Kasus korupsi, angka pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas sosial politik semakin meningkat, kebijakan dan keadilan yang memihak rakyat kecil sulit dijumpai, partai politik semakin banyak namun kontribusi untuk rakyat minim, dan masih banyak persoalan – persoalan bangsa yang menyedihkan. Buku sederhana ini menjelaskan persoalan korupsi di daerah – daerah, krisis partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, demokrasi yang tidak berpihak, kegagalan reformasi 1998, dan pengelolaan partai politik yang menjauh dari nilai- nilai demokrasi. Buku kecil ini dikhususkan untuk pembaca profesi aktivis gerakan anti korupsi dan advokasi anggaran daerah, dan mahasiswa idealis pro rakyat.

MEMPERBANYAK JARINGAN DAN BERKARYA UNTUK DAERAH

Salahudin merupakan alumni ilmu pemerintahan FISIP UMM lulusan tahun 2009. Sejak kuliah, udin, sapaan akrabnya, aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) sebagai ketua departemen pengembangan intelektual, dan aktif di LSO Al-Faruq sebagai ketua umum. Meskipun aktif di organisasi, ia tetap memperhatikan kewajiban utama untuk kuliah dan mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Sehingga kuliahnya mampu diselesaikan tepat waktu.

Impian besar dia ketika menjadi mahasiswa adalah menulis buku, studi lanjut Strata 2, dan mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada bidang anti korupsi. Berkat kerja keras dan doa’a, satu demi satu impian itu mulai terkabul. Tahun 2009 dia mendirikan LSM yang diberi nama Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima Dompu Sumbawa (LAPINDA BIDOS), tahun 2010 dia melanjutkan studi S2 Program Studi Sosiologi di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dan tahun 2012  dia menulis buku dengan judul Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah.

LSM yang didirikan cukup eksis dalam menjalankan berbagai program anti korupsi dan advokasi anggaran. Saat ini, bekerjasama dengan LSM International, United Nations Drugs and Crimen (UNODC). Sedangkan studi S2 sedang dalam mengerjakan tesis. Buku yang baru dipublikasikannya akan disebarkan ke teman-teman perjuangannya di daerah Bima dan Dompu. Alumni ilmu pemerintahan ini memiliki visi besar, yakni memajukan daerah dompu menjadi yang lebih baik dan dipandang daerah-daerah lain. Baginnya, sebagai sarjana ilmu pemerintahan terdapat banyak jalan perjuangan untuk daerah, termasuk salah satunya adalah melalui sumbangsih pemikiran dan melalukan pemberdayaan civil society.